Tolak Renovasi Rumah DPR!

Dimuat di Rubrik Opini Pembaca, Media Indonesia 19 Desember 2007.

Rencana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merenovasi rumah dinas di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan sungguh kerterlaluan. Betapa tidak, sembari menunggu perbaikan selesai para "wakil" Rakyat tersebut akan menerima tunjangan Rp 13 juta perbulan. Padahal seorang Guru SMP di pelosok Magelang sana musti nyambi menjadi bakul kupat tahu dan numpang di bekas ruang kelas untuk sekedar berteduh dari hujan dan sengatan terik mentari.

Di manakah sensitifitas anggota dewan kita? Bukankah lebih baik total dana 107 Milyar tersebut dipakai untuk membenahi struktur sosial-kemasyarakatan yang porak-poranda dihantam badai inflasi sembako, kenaikan harga minyak dunia dan pelbagai ekses negatif pemanasan bumi? Tingkah-pongah mereka kian mencuatkan image DPR sebagai lembaga – meminjam istilah Bung Ariel Heryanto – 3 D: Duduk, Dengar, Duit! Padahal menurut Undang-Undang No 22/2003, tugas utama DPR ialah untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi konstituennya. Sumpah jabatan tersebut diikrarkan di hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta 220 juta Rakyat Indonesia!

Ternyata ide renovasi tersebut berasal dari Ketua DPR-RI sendiri, Agung Laksono. Beliau menyatakn bahwa setiap bulan anggaran dana perawatan rumah kian membengkak. Dengan mempertimbangkan kondisi kompleks bangunan yang dibangun awal 1980-an itu, beliau merekomendasikan agar rumah dinas tersebut direnovasi.

Interupsi Pak Ketua! Apakah untuk mengatasi masalah sepele, misalnya menambal atap yang bocor atau membetulkan saluran pembuangan air yang mampat, anggota dewan musti 'mengemis' uang Rakyat? Bukankah sudah semestinya kalian merogoh kocek sendiri dari gaji bulanan guna memperbaiki rumah dinas yang ditempati? Lebih lanjut, berapa persen sih dari total 550 anggota DPR yang sudi tinggal di sana? Bukankah beliau-beliau lebih suka menyewa apartemen dan membangun vila-vila pribadi nan mewah di Puncak dan Pulau Dewata?

Dalam kitab kearifan China "I Ching" ada petuah "Shih" alias Kepemimpinan. "Seorang pemimpin yang bijak akan turun ke lapangan. Ia tidak hanya memerintah, ia juga akan ikut berkarya." (baca: I Ching - Bagi Orang Modern, Anand Krishna, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). Seyogianya selama 5 tahun masa jabatan, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD musti relatif dekat dengan para konstituen, ia harus berani blusukan berada di tengah-tengah massa rakyat alias nyawiji dalam bahasa Jawanya.

Seorang pemimpin perlu memahami dan merasakan betul apa yang menjadi aspirasi rakyat di akar rumput? Kalau memang masih enggan berpihak pada rakyat (prorakyat) sebaiknya jangan menjadi pejabat publik dulu. Lebih baik kita dipimpin oleh seorang yang bijak daripada menjadi pemimpin yang kurang bijak. Senada dengan tembang "Bung Hatta"-nya Iwan Fals, "... terbayang bhaktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu.... bernisan bangga, berkafan doa, dari kami yang merindukan orang sepertimu..."

Bukan harta, wanita, ataupun takhta yang Proklamator RI tercinta itu warihkan pada putra-putri Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke, melainkan bhakti, pengorbanan, dan kesederhanaan jiwa! Semoga uswatun hasanah alias suri tauladan para founding fathers tersebut dilihat dan dipraktikkan oleh para pelayan publik abad -21 ini. Konkretnya, mulai dengan mengatakan tidak untuk renovasi rumah dinas DPR!

TUNA SATHAK BATHI SANAK

Dimuat di Rubrik Opini Pembaca, Media Indonesia 12 November 2007.

Apa sih kebutuhan mendesak manusia Indonesia saat ini? Secara gamblang ialah pemenuhan sembilan kebutuhan pokok bagi puluhan juta rumah tangga miskin (RTM) dari Sabang sampai Merauke!Ironisnya, menjelang hari besar keagamaan, seperti Dipavali, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru harga sembako di pasaran justru melonjak. Kelapa untuk membuat santan gudeg semuala Rp 1.000 sebutir, sekarang mencapai Rp 3.500!

Senada dengan tembang Bung Iwan Fals, "Maafkan kedua orang tuamu bila tak bisa beli susu, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi." Kenapa? karena pemerintah terlalu bergantung pada mekanisme pasar.Tatkala permintaan tinggi dan persediaan terbatas, otomatis terjadi inflasi. Celah ini dimanfaatkan para cukong untuk menimbun barang dan baru melepasnya ketika harga merambat naik sehingga konsumen (miskin) yang menjadi korban.

Solusinya ialah dengan menggalakkan operasi pasar murah, terutama dipasar-pasar tradisional. Lebih lanjut, sistem ekonomi nasional juga mesti direvisi agar inflasi tidak menjadi tradisi. Secara historis, pemerintah mulai memberlakukan liberalisasi pasar sejak awal 1980-an. Pola pembangunan Indonesia mengadopsi sistem ekonomi terbuka sehingga intervensi pihak asing kian menggurita.

Celakanya, yang menikmati "kue" tersebut hanya segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan. Di pihak lain, mayaoritas rakyat masih berkubang dalam lumpur kemiskianan. Saat ini, tak kurang dari 15 juta balita menderita malnutrition. Kelak, generasi masa depan bangsa ini tak bisa bekerja secara optimal karena perkembangan struktur otaknya terganggu.

Situasi miris ini secara tepat dilukiskan oleh Anthony Giddens. "Karena tunduk pada panglima modal, manusiamenghadapi gejala aneh. Di satu sisi, manusia bisahidup makin nyaman, bepergian dengan cepat, berkomunikasi secara lancar, dan makan lebih lezat. Disisi lain, kemerosotan di banyak sektor kehidupan terjadi, angka kemiskinan dan pengangguran membumbung tinggi, krisis ekonomi berkepanjangan, ketidakadilan sosial merajarela. Pemerintah sudah berganti, kabinet terus berubah, dan anggaran belanja negara telah disesuaikan, tapi tetap saja korban-mereka yang menderita kemiskinan secara material-terus bertambah dari hari ke hari. Situasi ini acapkali ditengarai sebagai jaman yang 'berlari tunggang-langgang" (Runaway World, Polity Press, 1996).

Padahal bila kita sudi belajar (dari) sejarah, para founding fathers kita telah memiliki jawaban ataspersoalan sosial-kemasyarakat an dewasa ini. Sepertiyang termaktub dalam butir kelima Pancasila, KeadilanSosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ibarat kekuatan mata rantai yang terletak pada matarantai terlemah, peningkatan kualitas hidup sebagian manusia di Republik Indonesia tercinta ini secara alamiah akan menaikkan mutu hidup seluruh anak negri. Karena itu, pemerintah seyogianya lebih berpihak pada rakyat miskin atau dengan kata lain, lebih prorakyat!

Bung Hatta telah mewariskan konsepsi koperasi padakita. Sebuah sistem ekonomi yang berwatak sosial danberasaskan kekeluargaan. Tinggal bagaimana visi tersebut dibadankan (dipraksiskan) dalam keseharian. Langkah sederhana seperti yang digagas Anand Krishna. Aktivis spiritual ini memprakarsai pembentukan Koperasi Global Anand Krishna di Bali (12 Juli 2007), Joglosemar (27 Juli 2007), dan Jakarta (1 September2007). Koperasi spiritual pertama di Indonesia inimenyediakan anaka barang produksi dalam negeri bagiseluruh anggota dan masyarakat sekitar.Termasuk menerbitkan buku berkualitas (Voice of Indonesia, 2007) untuk memupuk kesadaran sipil (civil awareness).

Saat ini, ada lebih dari 3,8 juta usaha kecil menengah(UKM) di seantero Nusantara. Seiring dengan pesatnyaperkembangan teknologi informasi, sinergi (gotong-royong) antara pihak swarta, pemerintah, dan kopreasi di akar rumput semakin mudah dijalin dandikembangkan. Karena itu, ke depan, niscaya bangsa ini dapatmewujudkan tata ekonomi yang lebih adil dan manusiawi- atau dalam peribahasa Jawanya - yang Tuna Sathak Bathi Sanak.