Dimuat di Rubrik Opini Pembaca, Media Indonesia 19 November 2007.
Isu poligami kembali mencuat setelah keretakan rumah tangga Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Pihak perempuan merasa frustasi karena penerapan regulasi promonogami menemui jalan buntu. Padahal UU Perkawinan Nasional jelas mengatur 'satu suami-satu istri', namun realitasnya berbanding terbalik, mereka terpaksa -ibarat judul film 'berbagi suami'.
Meutia Hatta Swasono, selaku Menteri PemberdayaanPerempuan mengatakan banyak istri PNS engganmelaporkan kasus poligami karena takut suaminya dipecat sehingga tidak bisa lagi menafkahi keluarga.Informasi tersebut dihimpun dari Kotak Pos (PO Box)10.000.
Menurut hemat penulis, poligami memang cenderung berpotensi konflik (inconflict) . Kenapa? karena walau para istri nampak nrimo, tapi sejatinya merana karena dimadu. Penderitaan psikis tersebut bisa menularkepada sang buah hati yang kelak menggangu perkembangan mental si anak.
Memang sih sudah ada payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 45/1990 untuk melindungi para ibu dan anak yang dirugikan dalam perkawinan. Namun, prakteknya masih jauh panggang daripada api. Mengapa? sebab secara kultural posisi tawar perempuan masih lemah. Eksistensi mereka melulu di dapur, sumur, dan kasur. Utamanya di desa-desa terpencil.
Bahkan data terakhir menyebutkan bahwa partisipasi Srikandi bangsa dalam percaturan politik sangatrendah. Tercatat hanya 11,3 persen perempuan yangduduk di parlemen. Padahal kuota idealnya 30 persen. Lebih lanjut, secara genetik perempuan sejatinya lebih unggul ketimbang kaum Adam. Kenapa? kerena kromosomnya lengkap 23 XX. Sehingga, 'barangkali' budaya patriarkal memang merupakan strategi untuk melanggengkan penindasan struktural terhadap kaum Hawa.
Kini menjadi PR kita bersama untuk mengawinkan logika otak dengan rasa hati. Sehingga terlahir sintesa holistis berupa tatanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai amanah Sila ke-2 Pancasila. Para leluhur kita telah memberi suri tauladan. Bagimereka tidak masalah seorang perempuan memegang tampuk kepemimpinan. Kriterianya bukan jenis kelamin melainkan kompetensi. Sebut saja, Ratu Sima, beliau terkenal amat adil. Bahkan tatkala anak kandungnya sendiri melanggar hukum, sang ratu tetap menjatuhkan sanksi tegas.
Anand Krishna melihat perempuan sebagai Shakti. Yakni sumber energi feminin yang inklusif yang merangkul segenap putra-putri Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke. Istilah 'perempuan' berasal dari kata 'empu'yang berarti kebijaksanaan (wisdom). Konsekuensinya, aktivis spiritual ini berpendapat jabatan-jabatan publik lebih baik diamanahkan pada perempuan saja. Kenapa? karena mereka relatif lebih intuitif dan fair dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jarang kita menjumpai Polwan yang bisa disuap.
"Perempuan yang rela dipoligami tidak mewakili perempuan Indonesia seluruhnya,' begitulah pernyataan sikap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Kini tiba saatnya perempuan bersuara dan berkata tidak untuk poligami. Bukan karena sikap membangkang melainkan atas kesadaran bahwasanya monogami memang lebih bisa memfasilitasi terciptanya keluarga sakinah, mawadah, warahmah di Bumi Nusantara tercinta ini.