23-Jun-2008, 10:19:32 WIB - [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Belakangan ini marak terjadi aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu. Puncaknya berupa penyerangan massa FPI terhadap peserta pawai damai AKKBB yang tengah memperingati hari lahir Pancasila ke-63 di Monas pada 1 Juni 2008 silam.
Puluhan orang terluka, baik secara fisik maupun mental, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Harkat dan martabat bangsa di dunia internasional semakin terpuruk karena nilai-nilai kebebasan, HAM dan demokrasi diinjak-injak oleh segerombolan "kriminal" berjubah.
Sedikit intermezo, penulis tidak menyebut kata "preman" berjubah karena sikap arogan, fanatis dan fasis FPI tak layak menyandang gelar preman sekalipun. Di pasar Tanah Abang, para premanpun tak akan main keroyokan, melukai wanita, apalagi membenturkan kepala anak-anak ke tembok. Kalaupun para preman itu bertarung di jalanan pasti "single' alias satu lawan satu. Mereka tak pernah pula membawa-bawa identitas keagamaan tertentu, menyuarakan nama Alllah yang Maha Rahman dan Rahim lantas membuat kepala orang (perempuan) gegar orak. Sungguh menjijikkan dan menodai jiwa ksatria sejati.
Ironisnya pemerintah tak kunjung bertindak tegas, dalam pengertian membekukan kelompok radikal yang besembunyi di balik kedok agama tersebut. Karena tersandera oleh kepentingan politis pragmatis berjangka pendek. Mereka lupa bahwa menjadi pemimpin berarti, meminjam istilah Bung Karno, satu untuk semua, semua untuk satu, dan last but not least semua buat semua!
UUD 1945 menjamin setiap warga negara bisa leluasa memilih keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya tersebut. Pemerintah tak perlu campur tangan terlalu jauh mengurusi masalah privat seorang anak bangsa. Apalagi melakukan tindak kekerasan struktural untuk memberangus kebebasan dan hak asasi manusia tersebut. Tugas pokok negara ialah menyediakan pendidikan gratis, kesehatan murah, harga sembako terjangkau dan melunasi hutang LN.
Negara ini berlandaskan Pancasila, sehingga tak boleh tersubordinasi oleh akidah agama, atau tepatnya sekte tertentu (baca: wahabi, Sumber: www.pahamwahabi.bogspot.com)
konflik kekerasan di berbagai daerah yang bernuansa SARA sengaja diciptakan untuk memecah-belah sesama putra-putri Ibu Pertiwi. Itu politik lama "devide et impera".
Oleh sebab itu kini saatnya segenap elemen masyarakat madani, khususnya umat Muslim moderat menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan apresiasi terhadap pelangi kebhinekaan di bumi Nusantara tercinta sebagai rahmatan'lil alamin. Teman-teman yang beragama Islam musti menunjukkan sikap yang tegas terhadap para radikal yang menodai ajaran agama atas nama agama itu sendiri.
Alhamdulilah upaya gotong-royong itu sudah dimulai. Yakni dengan mendeklarasikan GERAKAN UMAT ISLAM ANTI KEKERASAN pada 21 Juni 2008 lalu di Jakarta. Anggota gerakan non violence ini terdiri atas pelbagai elemen anak bangsa yang beragama Muslim. Mereka secara tegas menolak kekerasan yang dilakukan FPI serta disponsori oleh Ormas, anggota parlemen, politisi, bahkan partai politik tertentu.
Gerakan Umat Islam Anti Kekerasan ini merupakan gerakan moral yang berasal dari akar rumput sebagai cetusan nurani anak bangsa yang bhineka namun tetap menjunjung tinggi keikaan Indonesia. Sekaligus bersifat dinamis dan progresif tanpa menafikan kearifan budaya lokal Nusantara. Selamat berjuang kawan, Salam Indonesia!
KabarIndonesia - Belakangan ini marak terjadi aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu. Puncaknya berupa penyerangan massa FPI terhadap peserta pawai damai AKKBB yang tengah memperingati hari lahir Pancasila ke-63 di Monas pada 1 Juni 2008 silam.
Puluhan orang terluka, baik secara fisik maupun mental, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Harkat dan martabat bangsa di dunia internasional semakin terpuruk karena nilai-nilai kebebasan, HAM dan demokrasi diinjak-injak oleh segerombolan "kriminal" berjubah.
Sedikit intermezo, penulis tidak menyebut kata "preman" berjubah karena sikap arogan, fanatis dan fasis FPI tak layak menyandang gelar preman sekalipun. Di pasar Tanah Abang, para premanpun tak akan main keroyokan, melukai wanita, apalagi membenturkan kepala anak-anak ke tembok. Kalaupun para preman itu bertarung di jalanan pasti "single' alias satu lawan satu. Mereka tak pernah pula membawa-bawa identitas keagamaan tertentu, menyuarakan nama Alllah yang Maha Rahman dan Rahim lantas membuat kepala orang (perempuan) gegar orak. Sungguh menjijikkan dan menodai jiwa ksatria sejati.
Ironisnya pemerintah tak kunjung bertindak tegas, dalam pengertian membekukan kelompok radikal yang besembunyi di balik kedok agama tersebut. Karena tersandera oleh kepentingan politis pragmatis berjangka pendek. Mereka lupa bahwa menjadi pemimpin berarti, meminjam istilah Bung Karno, satu untuk semua, semua untuk satu, dan last but not least semua buat semua!
UUD 1945 menjamin setiap warga negara bisa leluasa memilih keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya tersebut. Pemerintah tak perlu campur tangan terlalu jauh mengurusi masalah privat seorang anak bangsa. Apalagi melakukan tindak kekerasan struktural untuk memberangus kebebasan dan hak asasi manusia tersebut. Tugas pokok negara ialah menyediakan pendidikan gratis, kesehatan murah, harga sembako terjangkau dan melunasi hutang LN.
Negara ini berlandaskan Pancasila, sehingga tak boleh tersubordinasi oleh akidah agama, atau tepatnya sekte tertentu (baca: wahabi, Sumber: www.pahamwahabi.bogspot.com)
konflik kekerasan di berbagai daerah yang bernuansa SARA sengaja diciptakan untuk memecah-belah sesama putra-putri Ibu Pertiwi. Itu politik lama "devide et impera".
Oleh sebab itu kini saatnya segenap elemen masyarakat madani, khususnya umat Muslim moderat menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan apresiasi terhadap pelangi kebhinekaan di bumi Nusantara tercinta sebagai rahmatan'lil alamin. Teman-teman yang beragama Islam musti menunjukkan sikap yang tegas terhadap para radikal yang menodai ajaran agama atas nama agama itu sendiri.
Alhamdulilah upaya gotong-royong itu sudah dimulai. Yakni dengan mendeklarasikan GERAKAN UMAT ISLAM ANTI KEKERASAN pada 21 Juni 2008 lalu di Jakarta. Anggota gerakan non violence ini terdiri atas pelbagai elemen anak bangsa yang beragama Muslim. Mereka secara tegas menolak kekerasan yang dilakukan FPI serta disponsori oleh Ormas, anggota parlemen, politisi, bahkan partai politik tertentu.
Gerakan Umat Islam Anti Kekerasan ini merupakan gerakan moral yang berasal dari akar rumput sebagai cetusan nurani anak bangsa yang bhineka namun tetap menjunjung tinggi keikaan Indonesia. Sekaligus bersifat dinamis dan progresif tanpa menafikan kearifan budaya lokal Nusantara. Selamat berjuang kawan, Salam Indonesia!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar